Sab. Sep 19th, 2020

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Hak Guru Dipotong, Bagaimana Menurut Pandangan Islam ?

4 min read

Oleh : Aisyah (Pelajar SMA)

Guru adalah seseorang yang telah mengajarkan kita banyak hal, yang menjadi orang tua kedua kita di sekolah, yang menjadi orang pertama di kehidupan kita di dunia pendidikan. Guru adalah seseorang yang seharusnya dipuji, disayangi, dihormati, dicintai, serta mendapat balasan yang setimpal atas segala pengorbanan dan jasa-jasa beliau selama ini. Namun sekarang faktanya guru justru diperlakukan sangat berbeda. Banyak remaja yang justru merendahkan gurunya, yang berawal dari ketidaksopanan sampai pada titik dimana para remaja tersebut tega membunuh gurunya sendiri. Banyak kasus yang terjadi seperti itu. Pada saat ini, di masa seluruh dunia ditimpa wabah mengerikan yaitu pandemi covid-19 mengharuskan semua orang untuk bersocial distancing, dan semua aktivitas dialihkan di rumah termasuk juga aktivitas pembelajaran yang akhirnya dilakukan melalui media daring (dalam jaringan). Tak sedikit yang mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pembelajaran tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa penanganan kasus covid-19 ini butuh biaya yang tidak sedikit dikarenakan sedemikian cepatnya virus ini menular yang membuat tidak sedikit korban berjatuhan dari awal kemunculannya. Biaya yang diperlukan untuk penanganan covid-19 ini diantaranya meliputi biaya penyediaan APD bagi tenaga medis, biaya perawatan pasien, biaya untuk rapid tes, biaya untuk swab tes, dan lain-lain. Terlebih pemerintah saat ini melakukan rapid tes besar besaran untuk masyarakat, yang semua itu mengeluarkan banyak biaya. Biaya yang sangat besar in tentu akan menyedot anggaran cukup besar dan akhirnya diambil keputusan memotong tunjangan guru untuk memenuhi biaya penanganan covid 19 ini.

Benarkah Tindakan Pemerintah Dalam Memotong Tunjangan Bagi Guru Untuk Penanganan Covid-19?
Seperti yang dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengkritisi langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp 3,3 triliun. Peraturan tersebut muncul di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 2020.

Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim berpendapat, sebaiknya anggaran lain bisa dialihkan untuk Covid-19, bukan anggaran untuk guru. Misalnya, anggaran peningkatan kompetensi guru seperti anggaran organisasi penggerak dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi guru. “Di sisi lain anggaran Kemdikbud yang lebih dari 70,7 triliun tidak banyak berubah karena itu kami berharap kemdikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru kita yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 ini, jangan sampai ada yang berkurang pendapatannya,” kata Ramli. Ia menegaskan, justru guru-guru ini harus dijaga pendapatannya. Sebab, tidak jarang ada guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ramli juga mengatakan, ia menemukan guru yang rela membelikan kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka.

Padahal mereka (para guru) juga tidak mudah dalam hal ketika mencari sertifikasi yang menjadi syarat mereka untuk menjadi guru dan tidak sedikit pula biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut demi mencapai cita cita mereka menjadi seorang guru yang bersertifikasi. Dan sudah tercatat dalam undang undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam bagian kedua hak dan kewajiban pasal 14 telah tertulis apa apa saja yang berhak didapatkan dan dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesiolannya. Akan tetapi, pemerintah justru mengambil hak hak mereka. Mengapa bisa demikian padahal Negara memiliki SDA melimpah namun terbuang sia sia karenan diberikan kepada asing.

Bagaimana Islam Memberi Solusi Atas Penanganan Wabah?
Dalam Islam terdapat struktur khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya yang bernama Baitul Mal. Dalam hal bagian belanja negara dan harta yang harus dibelanjakan oleh Baitul Mal untuk berbagai keperluan yang mencakup pembiayaan dibagi lagi menjadi 8 seksi, salah satu diantaranya adalah seksi urusan darurat/bencana alam (ath-thawaari). Seksi tersebut memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan diperoleh dari pendapatan fai (segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan) dan kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian ghanimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai), serta dari (harta) pemilihan umum. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum Muslim (sumbangan sukarela atau pajak).

Jadi, ketika hendak mengalihkan tunjangan untuk kepentingan darurat (penanganan covid) maka bukan diambil dari hak yang seharusnya menjadi milik guru akan tetapi, mengambil dari tunjangan lain yaitu pajak (bagi orang orang kaya) atau dari anggaran lain seperti yang disebutkan pak Ramli diatas. Tidak layak seorang pemimpin justru mengalihkan hak-hak rakyatnya. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi dimana saat khalifah Umar bin Khattab yang memimpin. Beliau justru memberikan upah yang sangat pantas diterima oleh seorang guru (yang memang sudah menjadi imbalan dan hak bagi mereka atas apa yang mereka lakukan). Sama seperti pada saat kepemimpinan Shalahuddin Al Ayubi, beliau pun tidak sedikit memberikan upah kepada guru saat itu.

Kita semua berharap terutama para guru agar pemerintah mencabut keputusan tersebut dan mengganti tunjangan anggaran lain untuk masalah covid-19 ini. Dan satu satunya solusi atas semua permasalahan ini hanyalah Islam. Karena Islam Rahmat Seluruh Alam, Allahu akbar…..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.