Sab. Jan 18th, 2020

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Kegaduhan Politik

2 min read

Gambar Busro.org

Malang, 17 Oktober (terasberita.net) Hiruk pikuk politik nasional belum usai walaupun Gubernur baru Jakarta sudah dilantik. Pidato “pribumi” terus menjadi perbincangan bahkan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ini menambah deretan gaduh politik nasional pasca isu 5000 senjata atau kontroversi perppu ormas yang tak sampai sekaranh tak terbukti kegentingan yang memaksanya lahir. Reklamasi pun juga memasuki babak baru, pemerintah pusat seakan jadi benteng pelindung proyek fantastis ini.

 

Di level daerah, suhu politik juga menghangat menuju pilkada. Sebut saja Pilkada Jatim atau Jabar yang menjadi sorotan nasional. Daerah tingkat 2, level Kabupaten juga mulai terasa atmosfer politik mendekati pilkada tahun depan. Sebut saja Kabupaten Nganjuk, beberapa partai besar masih ditunggu rekomnya. Bahkan kabarnya salah satu partai besar di Nganjuk memberikan rekomendasinya kepada bukan kader partai. Unik kan?. Ya, itu bukan hal yang aneh dalam alam sistem demokrasi di negeri ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang masih punya daya pikat ketimbang kejujuran.

 

Dalam ajang pilkada di negara kita, popularitas mutlak harus diraih. Maklum, para calon pemimpin bukanlah tokoh masyarakat yang dikenal karena kontribusinya. Terkadang kontribusi calon baru muncul mendekati masa hasratnya calon untuk maju. Baliho dengan gambar wajah calon juga bertebaran di pinggir-pinggir jalan. Membuat mata kadang jenuh melihat pemandangan itu beserta tag line yang memuakkan.

 

Selain popularitas, modal yang harus dimiliki adalah finansial. Hal ini tidak bisa dipisihkan dari ajang lima tahunan ini. Biaya untuk penyelenggaraan pilkada ditaksir sekitar 11,4 Triliun. Anggaran yang cukup fantastis untuk pesta demokrasi. Demokrasi negara ini adalah sistem mahal, jika diteruskan bisa bangkrut negara ini. Selain berbiaya mahal, pada pilkada ini para calon juga harus merogoh kocek yang cukup dalam. Bahkan selevel Nganjuk, kabarnya para calon harus menebus mahar 60 M jika ingin mendapatkan rekom partai tertentu. Terlepas benar atau tidaknya kabar itu, hal itu tentu sangat mengerikan. Maka sangat wajar jika pada saat menjabat korupsi pun dilakukan.

 

Itulah ironi alam politik di Indonesia. Orang baik dan jujur akan menjadi jahat dan buruk, atau jika tetap mempertahankan kebaikkannya maka akan di depak di ranah sistem politik negeri ini. Horor dan mengerikan. Sampai kapan sistem politik kita akan mencetak para pemimpin yang tak melayani rakyat ?.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.