Sab. Agu 8th, 2020

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Pandemi, Tak Buat Penguasa Sadar Diri

3 min read

Oleh: Afifah Demolisher

Angka korban covid-19 masih saja melonjak tinggi, berada pada kisaran 2865 meninggal data yang telah terkonfirmasi. Kita dianjurkan untuk terus memawaskan diri agar terjauhkan dari virus yang masih mematikan ini.

Namun, Penguasa Negeri tak Kunjung sadarkan diri bahwa rakyat saat ini butuh terhadap pelayanan yang membuat kebutuhan mereka terpenuhi. Begitulah rakyat, rakyat adalah manusia yang wajib untuk di ri’ayah (dilayani dan dibimbing) dengan sepenuh hati dari sang penguasa negeri. Padahal saat ini berada pada kondisi yang membuat miris hati, ada berbagai persoalan yang membuat rakyat bingung terhadap masalah-masalah yang bermula dari bagaimana membuat ketenangan hati hingga masalah terkait ekonomi. “Tadi kita melaksanakan rapat koordinasi, yang jelas kita optimis, karena rekan-rekan di Jatim (Jawa Timur) ini, Ibu Gubernur sangat mendukung. Kemudian juga bantuan dari Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), Bawaslu Daerah, semua siap,” kata Mendagri melalui keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020). “Kita sangat optimis pilkada di Jatim ini Insya Allah dapat berjalan baik meskipun masih ada pandemi. Ini sudah disiapkan protokolnya terutama dari KPU sudah menyiapkan peraturan protokolnya termasuk perlindungan bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih,” lanjut bapak Mendagri, Tito Karnavian. (dilansir dari Kompas.com)
Pandemi tak buat penguasa sadarkan diri, Pesta rakyat yang jelas sangat memboroskan kondisi keuangan negeri tetap dilaksanakan. Pilkada yang akan diselenggarakan dibulan desember 2020, akan tetap dilakukan serentak di Jawa Timur.

Jika kita melihat kondisi seperti ini, apakah pilkada adalah kebutuhan urgent yg dibutuhkan rakyat? Jawabannya adalah tidak bahkan tidak sama sekali. Penguasa seperti acuh tak acuh melihat masalah yang dihadapi negeri. Tak ada solusi apalagi menjaminkan diri ini kepada negeri.

Menurut bapak Menkopolhukam, penyelenggara pemilu dan pemerintah telah berkoordinasi untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat pilkada.

“Apalagi Covid-19 ini selesainya tidak jelas dan Desember belum tentu selesai. Tapi kalau sudah selesai Alhamdulillah. Dan yang jelas, meski belum selesai nantinya, pemerintahan harus tetap berjalan,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Jelas kebijakan-kebijakan yang dibuat para penguasa negeri demokrasi ini sama sekali tidak memprioritaskan kepentingan rakyat. Rakyat yang sangat butuh terhadap pelayanan negeri bahkan tak dilihat sama sekali hanya sibuk terhadap urusan yang menggemukkan kantong pribadi.
“Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, kehinaan dan penyesalan pada Hari Kiamat. Kecuali orang yang mengambilnya dengan sesungguhnya, dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik.” (HR Ahmad)
“Sebaik-baik pemimpin adalah kalian yang dicintai, Dan merekapun mencintai kalian. Mereka mendo’akan kalian, dan kalianpun mendo’akan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kalian benci, dan merekapun membenci kalian. Kalian melaknat mereka, dan merekapun melaknat kalian. (HR Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad dan ad-Darimi).

Agar menjadi pemimpin yang dicintai dan di do’akan oleh rakyat, seorang pemimpin harus mencintai dan mendo’akan rakyatnya. Bagi pemimpin, mencintai dan mendo’akan rakyat itu tidak lain adalah dengan mengurusi seluruh kebutuhan rakyat dengan penuh kasih sayang. Memenuhi seluruh kebutuhan rakyat mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesehatan rakyat. Jauh dari tabiat menyakiti, apalagi membebani dan memalak mereka.
Karena itu, Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia saat ini membutuhkan kepemimpinan dari sistem yang berasal dari Dzat yang maha baik, yaitu Allah SWT. Para penguasa harus disadarkan dan diajak untuk menyusuri jalan kebangkitan, kemerdekaan dan kemajuan mereka.

Keberhasilan pemimpin agar bisa dicintai rakyat tak lain adalah hanya dengan ketika terwujudnya sistem yang mendukung sifat-sifat dan kriteria dari kepemimpinan shahih yakni Khilafah Rasyidah. Dengan terwujudnya penguasa negeri yang sadar akan tanggung jawab yang terterapkan dalam siatem Khilafah Rasyidah ala minhajinnubuwwah maka kehidupan baik penguasa maupun rakyat akan dipenuhi oleh kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.