Sab. Apr 17th, 2021

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Benarkah Kebijakan Kapitalisme Impor Garam Membasmi Petani?

3 min read

Oleh : Yuni Dwinarti

Pemerintah membuka keran impor garam sebanyak 3,07 juta ton di tahun 2021. Keputusan ini diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menjelaskan angka impor ini dihitung berdasarkan produksi 2021 yang diperkirakan hanya berkisar 2,1 juta ton, sementara kebutuhan terus naik tiap tahunnya dan mencapai 4,67 juta ton. Hitung-hitungan normal, sebenarnya Indonesia hanya memerlukan impor 2,57 juta ton sehingga keputusan jumlah impor menghasilkan surplus 500 ribu ton. Safri bilang impor garam berlebih itu bukan hanya untuk tahun berjalan, melainkan tahun yang akan datang, dengan dalih “menjaga kestabilan stok garam industri.”
“Garam itu kualitasnya berbeda. Di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani rakyat ini belum bisa menyamai kualitas garam industri tersebut,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (Kompas.com, 19/3/2021).

Sebenarnya ada beberapa pihak menyayangkan hal tersebut, termasuk Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya import garam sebanyak itu justru bisa membuat harga garam lokal akan merosot hingga di bawah Rp1.500 per kilogram.
“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 jt ton maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018, bisa mencapai rata-rata di atas Rp1.500 bahkan sempat ke Rp2.500. Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” cuitnya melalui akun Twitter @susipudjiastuti, Minggu (Bisnis.com, 21/3/2021).

Begitupun dengan Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin yang senada menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai impor garam akan semakin membuat petambak mengalami kerugian, karena harga garam di tingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam impor. Belum lagi masuknya garam impor akan membuat pengusaha semakin enggan menyerap garam petani. Di awal Januari 2021 saja, ada sisa 800 ribu ton stok garam petani yang tidak terserap dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah lebih cenderung mengandalkan impor.
“Kalau begini petani tambah tidak semangat dan akan turun lagi produksi. Pemerintah malah bertindak naikkan impor. Apa ini cara pemerintah membasmi petani garam, membunuh kami pelan-pelan?” ucapnya saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (16/3/2020).

Pemerintah yang melakukan impor garam dengan alasan memenuhi kebutuhan, hanyalah alasan untuk menutupi tujuan utamanya yaitu membuka investasi asing. Investasi asing justru akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dengan impor garam, petani garam lokal akan terbasmi pelan-pelan dikarenakan berimbas pada harga jual garam yang pasti turun. Garam lokal kalah saing harga dengan garam impor yang lebih murah. Dengan begitu pendapatan mereka akan berkurang, garam pun tidak laku.

Jika pemerintah memang bertekad membuat Indonesia maju dan memberikan pengurusan yang terbaik untuk rakyatnya, seharusnya bukan impor solusi dari pemenuhan kebutuhan garam yang belum bisa dipenuhi oleh petani lokal. Dalam sistem Islam, khalifah (pemimpin negara dalam islam) memberikan perhatian besar terhadap setiap urusan rakyatnya. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra. saat menulis surat kepada Abu Musa al-Asy’ari, yang isinya,
“Amma ba’du, sesungguhnya para pengurus (urusan umat) yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang membahagiakan rakyat yang diurusnya. Sebaliknya, para pengurus urusan umat yang paling sengsara adalah orang yang paling menyusahkan rakyat yang diurusnya. Berhati-hatilah kamu, agar tidak menyimpang, sehingga para penguasa di bawahmu menyimpang.” (Abu Yusuf, al-Kharaj, hal. 15)

Seluruh kebutuhan dasar setiap rakyat dalam Khilafah dijamin oleh Islam. Jaminan ini telah ditetapkan oleh Islam sebagai kebijakan ekonomi Khilafah, baik dalam bentuk mekanisme ekonomi maupun non ekonomi. Kebijakan itu antara lain, pertama, Khilafah memastikan agar produksi domestik negara Khilafah tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Khilafah menetapkan larangan menyewakan lahan pertanian atau membiarkan lahan pertanian tidak dikelola lebih dari tiga tahun. Negara juga melarang praktik riba dalam perdagangan karena bisa merusak perekonomian. Negara akan memastikan industri kepemilikan umum tidak dikelola swasta, baik domestik atau asing.

Kedua, dengan tingkat produksi yang tinggi, terdistribusikannya barang dan jasa dengan baik di tengah-tengah rakyat. Negara turut mengawasi harga barang agar tidak bebas naik dan turun yang bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga petani, penjual, dan pembeli tidak mengalami kerugian dan seluruh kebutuhan pokoknya terpenuhi.

Inilah cara yang ditempuh Khilafah untuk menyejahterakan rakyat dengan mekanisme ekonomi yang jelas dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Hal ini tak lain karena penerapan sistem ekonomi Islam jauh berbeda dengan penerapan ekonomi kapitalisme, yang kebijakannya malah membasmi petani garam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.