Sen. Mei 17th, 2021

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Larangan Mudik Yang Kedua

2 min read

Oleh : Adila Azahra

Ramadan kembali hadir, menyapa umat dengan suasana yang belum berbeda. Ya, ini kali kedua kita menjalani puasa di tengah pandemi. Kali kedua pula isu dilarang mudik meramaikan topik, menuai kontroversi.

Larangan mudik yang ditetapkan pada tahun 2020, diberlakukan kembali untuk lebaran tahun ini. Alasannya tentu dikarenakan grafik pandemi yang belum menunjukkan angka aman. Namun keputusan ini kurang sinkron dengan beberapa aspek. Mengingat tahun lalu, kita dibuat bingung dengan pernyataan tentang beda antara mudik dan pulang kampung. Padahal keduanya merupakan istilah yang sama pengertiannya. Dan apabila mudik dilarang karena kekhawatiran terhadap keramaian yang akan menjadi rantai penyebaran wabah, maka betapa tidak sinkronnya dengan ramai sektor pariwisata yang selama ini diizinkan buka. Inilah mengapa kebijakan larangan mudik menjadi polemik.

Selain tidak selaras dengan fakta yang terjadi, kebijakan ini juga dinilai aneh. Lantaran wapres Ma’ruf Amin meminta dispensasi untuk santri agar dibolehkan mudik atau pulang kampung (CNBCNews). Sementara wabah tidak mungkin tebang pilih terhadap lapisan masyarakat. Semuanya memiliki peluang penyebaran yang sama.

Permintaan aneh wapres ini pun dikeluhkan oleh beberapa pihak yang semula sepakat. Seperti para pengusaha bus yang terdampak kerugian besar selaku korban ekonomi (CNBCNews). Adanya dispensasi larangan mudik membuat masyarakat meragukan keseriusan pemerintah akan penanganan pandemi, juga membentuk prespektif ketidakadilan. Bukan kemungkinan kecil apabila dispensasi larangan mudik bisa saja diterima oleh para pejabat dan orang-orang di strata atas.

Pemerintah nampaknya belum belajar dari larangan mudik 2020 lalu. Serta kebijakan-kebijakan yang nampaknya ketat, namun ternyata longgar dan memberi celah beragam kecurangan terselip. Dua tahun ini kita menjalani pandemi. Segala solusi mulai dari di rumah aja, pembelajaran daring, pendisiplinan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), hingga keputusan ‘new normal’ dan larangan mudik — tidak ada yang berhasil dijalankan secara optimal. Pemerintah gagal membangun kepercayaan dari rakyat atas dirinya.

Mengapa upaya-upaya tersebut gagal? Sebab pemberlakuannya tidak tulus, setengah-setengah. Berbeda apabila negara mau melihat syariat Islam dan menerapkannya.

Dalam Islam, menjadi Khalifah atau pemimpin adalah amanah, bukan jabatan. Kepadanyalah segala urusan umat diserahkan untuk diayomi. Pandemi mewabah (penyakit Tha’un kala itu) pernah menimpa sejarah dunia Islam dan berhasil dilalui. Dengan sistem yang sama, masalah serupa ini pun pasti teratasi. Islam totalitas, akan bisa menerapkan kebijakan dirumah aja dengan sandang pangan tiap kepala yang tetap terpenuhi. Tanpa kasus PHK, tanpa kerugian-kerugian lain. Aspek kesehatan, pendidikan, dan segala hak-hak rakyat terjamin berkualitas dan gratis. Pemimpin dan rakyat saling percaya, hingga terwujudlah kepekaan sosial yang tinggi. Demikianlah kepemipinan yang baik. Sehingga bukan hanya rantai pandemi yang yang terputus, melainkan juga masalah-masalah cabang lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.