Sab. Apr 17th, 2021

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Pandemi Belum Berakhir, Mudik Dilarang Lagi

2 min read

Oleh : Yuchyil Firdausi

Sudah setahun pandemi Covid19 melanda Indonesia. Hingga setahun berlalu belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Tentu pandemi yang terus berlanjut berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Apalagi, bulan ramadhan sudah di depan mata,itu artinya syawal telah menanti. Bulan syawal selalu identik dengan aktivitas mudik masyarakat. Namun, sejak pandemi melanda Indonesia, masyarakat tak bisa lagi mudik. Begitupula dengan mudik tahun 2021 ini, pemerintah melakukan pelarangan mudik juga.

Kebijakan larangan mudik ini diberlakukan karena untuk menghindari lonjakan kasus positif pasca lebaran. “Pemerintah telah memutuskan larangan aktivitas mudik lebaran mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan guna menekan laju penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi,” jelas Kemenko PMK (cnbcindonesia.com, 06/04/2021).

Menurut Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), aktivitas mudik lebaran memang dapat menggerakkan roda ekonomi. Namun, mudik di tengah pandemi bisa kembali meningkatkan kasus positif yang mulai melandai beberapa bulan terakhir (cnbcindonesia.com, 06/04/2021). Pelarangan mudik ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, baik kalangan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Mudik setiap tahun saat lebaran menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Tak hanya menjadi momen berkumpul bersama sanak saudara dan keluarga, namun juga mampu mendongkrak roda ekonomi masyarakat. Pergerakan ekonomi saat mudik berdampak pada semua bidang, baik itu dalam hal transportasi darat, laut, udara, dalam hal makanan dan minuman, juga pakaian. Bila aktivitas mudik dilarang, tentu konsumsi masyarakat bisa menurun, roda ekonomi terhambat. Meski demikian pemerintah telah menjanjikan akan memberikan bantuan sosial yang akan dicairkan saat lebaran, dengan harapan mampu mendongkrak konsumsi dan permintaan pasar. Padahal belum tentu juga dengan dicairkan bantuan sosial rakyat akan menghabiskan uangnya untuk belanja saat lebaran. Rakyat akan lebih memilih menabung daripada dibelanjakan, sebab dapat menjadi bekal mereka ketika aturan pelarangan mudik telah selesai.

Pemerintah seharusnya menjadikan urusan ini sesuatu yang penting. Larangan mudik jangan hanya menjadi kebijakan basa-basi untuk menurunkan pandemi. Sebab tak ayal kebijakan pemerintah paradoks dengan kebijakan yang lain. Mudik dilarang namun area wisata tetap dibuka. Menghindari kerumunan arus mudik namun membuka peluang kerumunan di tempat wisata. Tak ada yang menjamin bahwa pengunjung wisata selalu menjaga sesuai protokol kesehatan. Larangan mudik ini berdampak besar pada ekonomi dan sosial rakyat, mestinya bisa diantisipasi sejak awal. Kegagalan dalam mengatasi pandemi dengan cara pandang kapitalisme telah menyengsarakan rakyat.

Rakyat membutuhkan kebijakan yang utuh dan benar-benar menjadi pijakan penuntasan pandemi. Bukan hanya sekedar basa-basi agar tampak seolah-olah menyelesaikan masalah. Padahal masalah utamanya belum terselesaikan. Penyelesaian pandemi dengan cara pandang kapitalisme terbukti gagal. New normal, penerapan protokol kesehatan, PSBB, PPKM, dan juga pelarangan mudik, tidak menyelesaikan masalah utama pandemi.

Penyelesaian pandemi harus didasarkan pada cara pandang islam. Sebab, dalam islam aturan penyelesaian wabah seperti pandemi covid-19 pernah dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabat. Penyelesaiannya pun dengan cara yang komprehensif dan bukan parsial, dengan cara yang cepat dan tepat. Jika sejak awal pandemi berhasil diatasi tentu roda perekonomian rakyat bisa berputar sebagaimana biasanya dan tentu saja aktivitas mudik bisa dilakukan tanpa khawatir penyebaran covid-19. Wallahu’alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.