Sen. Mei 17th, 2021

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Pertemuan Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh Saja?

3 min read

Oleh : Wulandari

“KPAI berpandangan seharusnya April-Juni adalah waktunya melakukan penyiapan, bukan ujicoba secara terbatas. Ujicoba Pertemuan Tatap Muka (PTM) terbatas seharusnya dilakukan pada Juli 2021,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, dikutip dari siaran persnya, Sabtu (3/4/2021).

Pembelajaran di sekolah memang banyak dikehendaki orang tua. Apalagi lebih dari satu tahun menjalani PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja, banyaknya kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi oleh guru, juga studi yang menyatakan bahwa sekolah tatap muka lebih menghasilkan capaian belajar dibandingkan PJJ (ancaman learning loss), serta banyaknya risiko eksternal jika tidak belajar di sekolah, seperti pernikahan dini, eksploitasi anak dan kehamilan remaja. Dengan fenomena tersebut, seolah PTM akan menjadi solusi.

Ternyata PTM  seperti dalam mimpi. Amat sanksi, bila kita perhatikan dari KPAI menyatakan hanya 16,3 persen sekolah yang sudah siap PTM. Angka ini berdasarkan hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2021 dari 49 sekolah di 21 kabupten/kota pada 8 provinsi. Sedangkan yang mengisi daftar periksa PTM Kemdikbud, hanya 50% an sekolah yang sudah mengisi dan hanya sekitar 10% yang sangat siap PTM.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G), Satriwan Salim menilai, banyak sekolah yang sudah mulai PTM melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, sekolah belum memenuhi daftar periksa dan belum menuntaskan vaksinasi guru dan pendidik. Begitulah pelaksanaan PTM yang dilakukan oleh 22% sekolah di negeri ini. Hal ini bisa mengerikan, karena transmisi di kalangan murid akan tinggi hingga dapat menciptakan klaster sekolah. Padahal, tingkat positif di negeri ini berada di angka 13 persen yang artinya memiliki penularan tinggi dan berbahaya bagi siswa dan tenaga pendidik jika harus bersekolah.

Secara proses, belajar tatap muka memang lebih efektif dibandingkan daring. Namun, pelaksanaannya di tengah pandemi tentu membutuhkan persiapan teknis. Sebab, tidak semua siswa bisa melakukan tatap muka dalam waktu bersamaan. Butuh pengaturan. Untuk itu sekolah harus menyiapkan sistem dan tenaga (guru) agar bisa menyelenggarakan PTM dan PJJ.

Masalahnya, jika saat belajar tatap muka (sebelum pandemi) saja kualitas guru dalam mengelola kelas masih harus ditingkatkan. Apalagi jika mereka harus mengelola dual system ini. Beberapa pengamat menyebut kebijakan seperti ini menjadi kurang efektif. Ditambah lagi, dalam sistem pendidikan kapitalis, beban kurikulum begitu berat. Tantangan guru juga semakin besar. Capaian prestasi akademik kerap membuat guru lebih fokus pada penyampaian materi, ketimbang memperhatikan capaian kualitas kepribadian siswa. Demikianlah, kombinasi PTM dan PJJ membutuhkan prasyarat agar benar-benar efektif.

Untuk ketidakfektifan  PJJ tidak lepas dari sistem yang diterapkan di negeri ini. Kapitalisme menghasilkan kesempitan ekonomi yang berujung pada disfungsi peran ibu. Ibu tidak fokus membersamai belajar di rumah karena harus bekerja. Ditambah lagi anak-anak yang lebih memilih bekerja daripada belajar.

Untuk PTM mampukah negara kapitalis ini menjamin protokol kesehatan? Di tengah model pengelolaan keuangan negara yang kacau, biaya untuk pendidikan minim, sementara itu pariwisata dibesarkan. Bisa dibayangkan begitu tidak amannya PTM.

Kapitalisme juga menciptakan lingkungan sosial liberalistik yang mengganggu proses pembelajaran. Banyaknya kekerasan pada anak, pernikahan remaja, kecanduan gawai adalah dampak dari kehidupan liberal saat ini. Di sisi lain, negara lemah dalam mengatasi penyebaran pendemi, tak berhasil melakukan karantina wilayah dan menegakkan aturan. Negara juga tak mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana PJJ di semua wilayah. Semua fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian negeri ini karena sangat menghambat keberhasilan pendidikan, terutama saat pandemi. Bahkan, baik saat PJJ maupun PTM tetaplah menjadi ancaman berbahaya bagi pendidikan.

Sebelum dilakukan PTM, seharusnya pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur dan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan PTM. Pertama, menyiapkan westafel yang memadai hingga alat thermo gun. Kedua, sekolah juga harus memiliki ruang ganti untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum. Ketiga, sekolah juga menyediakan ruang isolasi sementara untuk kondisi darurat. Keempat, para guru dan peserta didik tidak melepas masker meski dalam proses belajar mengajar. Kelima, Para guru melakukan pemetaan materi pembelajaran PTM dan PJJ harus dilakukan secara bergantian. Keenam, orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah memastikan anak-anaknya langsung pulang setelah selesai sekolah.

Semua hal di atas tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai penjamin terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat. Perlu adanya koordinasi yang baik dan terarah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

PTM efektif jika ditunjang dengan kurikulum yang shohih dalam sistem islam. Semua masalah bisa diselesaikan pada masa peradaban Islam. Terlebih lagi negara akan membantu masyarakat memperoleh pendidikan dengan gratis dan keselamatan juga diperhatikan. Tentu saja PTM ataupun PJJ  tidak sanksi lagi karena generasi Islam terjamin masa depannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.