Sen. Mei 17th, 2021

Teras Berita

Terarah, Aktual, Cerdas

Travel Bubble, Ambisi Bangun Ekonomi Kapitalis

4 min read

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban
)

Hong Kong dan Singapura menyatakan akan meluncurkan kembali gelembung perjalanan (travel bubble) mulai 26 Mei 2021 (KOMPAS TV, 26/4/2021). Meskipun Hong Kong dan Singapura sempat membatalkan peluncuran gelembung perjalanan udara pada November tahun lalu karena ada lonjakan infeksi di Hongkong, namun rupanya tahun ini fix digagas kembali.

Sedangkan Travel Bubble Selandia Baru-Australia, melalui Perdana Menteri Sendia Baru Jacinda Ardern , telah mengumumkan resmi dimulai 19 April 2021 lalu dengan Australia. Namun ditangguhkan, keputusan tersebut diambil setelah Australia Barat mengumumkan, wilayah Perth dan Peel memasuki lockdown mulai Sabtu (24/4/2021) hingga Selasa (27/4/2021) karena ada seorang pelancong positif Covid-19 (kompas.com,25/4/2021).

Apa itu travel Bubble? Mengapa beberapa negara begitu ngotot ingin negaranya termasuk dalam koridor travel bubble? Apa untungnya bagi negara yang mengikuti program ini? Mengutip laman Times of India, Rabu, 25 November 2020, travel bubble, juga dikenal sebagai travel bridge, adalah sejenis pengaturan perjalanan yang memungkinkan warga negara tertentu melakukan perjalanan ke negara lain.

Travel bubble atau gelembung berjalanan memungkinkan wisatawan untuk terbang antara kedua kota tanpa harus menjalani karantina. Seorang peneliti Universitas Oxford menjelaskan istilah seperti ini, “Dalam travel bubble, sekumpulan negara setuju untuk membuka perbatasan satu sama lain, tapi tetap menutup perbatasan ke semua negara lain. Jadi, orang bisa bergerak bebas di dalam gelembung, tapi tak bisa masuk dari luar. Idenya adalah untuk memberi kebebasan tambahan pada orang-orang tanpa menyebabkan kerugian tambahan,” (liputan6.com, 26/11/2020).

Faktanya, travel bubble tak selalu berhasil, seperti yang dialami Selandia Baru. Mereka terpaksa membatalkan sebab negara mitra travel bubblenya, Australia mengalami lonjakan terinfeksi virus. Namun pemerintah Australia memastikan Covid-19 akan tetap terkendali, meski karantina dilonggarkan dan travel bubble diterapkan (kompas.com,15/4/2021).

Indonesia sendiri termasuk negara yang welcome dengan kebijakan travel buble ini, meski Sandiaga Uno memastikan dalam menyusun ketentuan pembukaan travel bubble, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai kriteria yang berlaku di negara calon mitranya. Misalnya, negara yang akan bekerja sama dengan Indonesia harus memiliki penanganan Covid-19 yang baik.

“Jangan sampai mereka datang ke sini membawa penyakit, di sini tertular penyakit, dan ke luar dari Indonesia menularkan penyakit,” kata Sandiaga. Kemudian, harus ada konektivitas penerbangan langsung atau direct flight yang menghubungkan kedua negara untuk memperkecil celah penyebaran Covid-19 bila perjalanan dilakukan dengan sistem transit. Sandiaga mencontohkan penerbangan langsung telah dilakukan oleh beberapa maskapai untuk rute Amsterdam-Bali, Singapura-Bintan, dan Singapura-Bali (tempo.co, 16/3/2021).

Demi sebuah pencapaian pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, negara-negara di dunia membuat celah, kreatif memang, setidaknya menunjukkan tak ada matinya jika sudah bicara uang atau pendapatan. Mereka sangat berkonsentrasi, meski angka mereka yang terinfeksi Covid belum bisa dikatakan turun 100%. Namun itu tak jadi perhitungan, nyawa bukan masalah jika di atas nyawa itu ada kesempatan membangun kembali perekonomian yang sudah ambruk.

Indonesia, seperti biasa membebek, seolah memiliki grade lebih tinggi dengan memasang berbagai pertimbangan terkait syarat negara mana saja yang boleh teken kontrak. Faktanya sama saja, tetap menghalalkan segala cara guna bisa ikut dalam program keji negara dunia.

Lantas, siapa yang berkosentrasi kepada penanganan pandemi ini? Kembali mereka hanya bersandar pada vaksinasi dan program kesehatan. Rakyat tetap menjadi tumbal hasrat perekonomian negara. Para epidemiolog sudah berulang kali menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada penanganan pandemi ini sebagaimana yang dikatakan Pakar epidemiologi dr. Pandu Riono, ia menyarankan penanganan pandemi COVID-19 di masa mendatang harus lebih fokus pada kesehatan dibandingkan dengan pemulihan ekonomi. “Prioritaskan mengatasi pandemi dahulu. Kalau mendua seperti itu tidak akan berhasil,”( ANTARA, 1/1/2021).

Menurutnya lagi ,kebijakan pemerintah yang lebih cenderung mengutamakan pemulihan ekonomi adalah sebab penanganan pandemi tidak optimal. “Kebijakan-kebijakan pemerintah bahkan mendorong untuk terjadinya peningkatan penularan. Seperti masih adanya cuti, mendorong pariwisata. Seharusnya jangan pikirkan ekonomi dahulu, tetapi prioritaskan mengatasi pandemi terlebih dahulu,” kata epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Namun apa lacur, negara kita bukan penganut setia akal sehat, namun lebih kepada kapitalisme. Ideologi ini lebih berkuasa, sebagaimana yang tampak dari setiap kebijakan yang disahkan penguasa. Keterpurukan rakyat menghadapi sulitnya hidup dengan biaya tinggi, banyaknya pungutan, tak ada jaminan mereka mendapatkan penghasilan tetap, tak ada jaminan hidup sejahtera dan hidup layak telah menjadi pemandangan yang biasa dan tak menggugah.

Ambisi penguasa yang mengikuti aturan dunia, jika dilanjutkan akan benar-benar menghancurkan bahkan menyengsarakan. Sebab, salah fokus ini akan berakibat fatal, rakyat yang sakit, diminta untuk terus memutar roda ekonomi. Menggali pundi-pundi emas untuk para pengusaha yang memiliki situs-situs wisata, hotel, restauran, destinasi wisata, akomodasi, transportasi, platform digital hingga perusahan star up. Demikian pula dengan perbankan, akan menggeliat sebab pengucuran dana akan terjadi besar-besaran.

Inilah yang ditunggu-tunggu, jika jantung perekonomian kapitalis, perbankan, bisa kembali berdenyut maka perekonomian akan tumbuh sehat. Jelas ini hanya logika kapitalis, bagaimana pandangan Islam?

Dalam Islam nyawa satu manusia sangat berharga, demikian pula kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang berada dalam jaminan negara. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Hadis Rasulullah Saw inilah salah satunya yang menjadi alasan para penguasa dalam Islam tak bisa sembarangan menggunakan kekuasaan yang ada padanya.

Maka, akan digunakan beberapa mekanisme yang disandarkan pada hukum syara diantaranya dengan mendata warga yang positif dan negatif. Dimana yang positif akan mendapatkan perawatan intensif, negara pun memblokir kedatangan wisatawan atau siapapun masuk ke dalam negara dengan alasan apapun, tak ada travel bubble yang kesannya dipaksakan.

Hal ini pernah dilakukan Umat bin Khatab ketika Madinah mengalami wabah dan bencana. Negara akan menjamin penuh kebutuhan hidupnya mereka yang positif. Dana di dapatkan dari Baitul Mal, Baitul Mal pos pendapatannya didapatkan dari pengelolaan SDA yang dikuasai oleh negara maupun yang menjadi kepemilikan seluruh kaum Muslim (umum) bukan dari utang ataupun pajak.

Sedang yang negatif tetap bisa menjalankan kehidupan normalnya, negara pun menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan . Modal bagi mereka yang membutuhkan dari benda bergerak maupun tidak. Memastikan harta tidak hanya berputar pada satu orang saja, maka akan ada pendataan terkait pendapatan dari zakat, jizyah dan lainnya. Pariwisata bukanlah tulang punggung ekonomi, diatur oleh negara hanya sebagai fasilitas untuk mentaddaburi alam sehingga harus bebas dari unsur eksploitasi, klenik dan semua yang bertentangan dengan syariat. Suasana perekonomian pun tak akan kejam bak hidup di hutan belantara, siapa kuat dia menang, namun berdasarkan kemampuan masing-masing, sebab kesejahteraan ada dalam jaminan negara. Wallahu a’lam bish showab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.